Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

APBD Natuna 2017 Disahkan Senilai Rp.1,19 Triliun

Bupati Natuna, Drs. H. Abdul. Hamid Rizal menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi – Fraksi DPRD terhadap RAPBD Kabupaten Natuna TA 2017. Dihadiri juga pada agenda rapat kali ini Kepala SKPD, FKPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Selasa (17/10) malam.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna Yurispandi, dimana dalam sambutannya menyampaikan bahwa setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD Kabupaten Natuna disahkan Rp. 1, 19 Triliun, terdiri dari Estimilasi sebesar Rp. 1,04 Triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 74 milyar dan pendapatan yang sah sebesar Rp. 131, 62 milyar.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2017 senilai Rp. 1, 185 Triliun, Silva 2016 sebesar Rp.150 Milyar dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5 Milyar. Fraksi-fraksi yang di ada DPRD Natuna yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Perjuangan Nurani Rakyat (PNR) dan Gerindra Nasdem (Gernas) sepakat menyetujui RAPBD menjadi APBD senilai Rp. 1,19 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Henry Fn dari Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah untuk segera memprioritaskan pembayaran gaji guru serta memperhatikan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap. Sedangkan dari Fraksi PPP (Harken Dambardi) menyampaikan bahwa PAD perlu digenjot dan penyelenggaraan APBD harus transparan dan akuntabel.

Sebagian besar fraksi – fraksi menyoroti dan meminta kepada Bupati Natuna untuk mengoptimalkan potensi pariwisata serta kelautan dan perikanan untuk dapat dijadikan sumber PAD yang menjanjikan, selain mengupayakan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (*)

Sumber