Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

18 Desa di Natuna Belum Sampaikan Laporan Dana Realisasi Desa

Sesuai dengan peraturan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan peraturan Bupati Natuna nomor 21 tahun 2016 tentang syarat penyaluran untuk tahun triwulan pertama laporan APBDes tahunan atau semester II, bahwa Desa harus menyampaikan laporan dana realisasi desa, dan ditembuskan ke BPMPD serta BPKAD Natuna.

Namun hingga awal Maret 2017 tahun ini, baru 74,29 persen atau sekitar 52 Desa dari 70 Desa yang ada diseluruh Kabupaten Natuna, yang sudah menyampaikan laporan dana realisasi desa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Desa (BPMPD) maupun ke Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Natuna. Selebihnya sekitar 25, 71 persen atau sebanyak 18 Desa belum menyampaikannya ke Pemerintah Kabupaten Natuna.Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Natuna, Suryanto,

Menurut bang yanto panggilan akrab awak media kepada Kabid Anggaran,bahwa dari 52 desa tersebut, baru sekitar 35, 71 persen yang sudah menyerahkan softcopy dan hartcopy (tanda tangan dan setempel basah) atau sebanyak 25 Desa. Selebihnya sebanyak 27 Desa baru menyerahkan dalam bentuk softcopy nya saja. Dijelaskannya, bahwa pihaknya harus membuat laporan konsolidasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu persyaratan penyaluran dana desa (DD).

“Keterlambatan ini berdampak pada penyaluran dana desa. Selama tidak disalurkan oleh Kementerian Keuangan, ya uang desa juga tidak dapat kita salurkan,” papar Suryanto, saat dijumpai diruang kerjannya di Bukit Arai, Senin (13/03).

Dikatakannya, khusus untuk anggaran dana desa (ADD), jika dana bagi hasil (DBH) sudah masuk ke kas daerah pada triwulan ke II pada akhir bulan Maret ini, maka pada awal bulan April sudah dapat disalurkan. “Namun hanya bagi desa yang sudah menyampaikan laporan realisasi APBDes nya saja,” ujar pria berkacamata itu.

Masih Menurut bang yanto, bukan karena letak geografis desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Natuna yang menjadi kendala bagi desa untuk menyampaikan laporan dana realisasi desa, namun karena faktor dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM)nya yang kurang mumpuni. “Karena sudah tiga bulan, masak membuat laporan seperti itu susah kali,” cetus dia.

Ditambahkannya, konsenterasi dari seorang kepala desa tentang pengertian dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin desa, juga menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan penyampaian dana realisasi desa. “Perkara itu sudah selesai atau tidak, itu nantinya audit BPK yang menentukan,” ujarnya.

Dirinya berharap untuk desa yang belum menyampaikan laporan realisasi APBDes, agar segera menyampaikannya. Termasuk menyampaikan laporan dana desa dan menyetor retribusi pajak ke daerah. Serta mengelola dana desa dan APBDes sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

“Kalau mereka merasa kesulitan, datang ke sini (BPKAD) untuk kordinasi. Tidak mungkin kami biarkan, kami pasti akan bantu gimana caranya. Jika ada yang tidak mengerti tanyakan saja, kami siap membantu,” tutur Suryanto mengakhiri.

Berikut nama-nama Desa yang belum menyampaikan dana realisasi desa, Desa Batu Gajah (Kec. Bunguran Timur), Desa Tapau (Bunguran Tengah), Desa Cemaga Tengah (Bunguran Selatan), Desa Sebelat, Air Putih, Air Kumpai (Midai), Desa Binjai (Bunguran Barat), Desa Gunung Durian, Belakang Gunung (Bunguran Utara), Desa Air Payang, Kadur (Pulau Laut), Desa Sabang Mawang, Teluk Labuh (Pulau Tiga), Desa Tanjung Balau, Paangkalan (Serasan) dan Desa Batubi Jaya, Sedarat Baru dan Semedang (Bunguran Batubi)… (Erwin Prasetio)

Sumber