Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2014

Sampai dengan akhir tahun, tepatnya 31 Desember 2014 penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) murni seluruh SKPD mencapai 78,32% atau sebesar Rp. 47.116.735.405,00 dari pagu DAK sesuai dengan PMK Nomor 180/PMK.07/2013 yaitu sebesar Rp. 60.158.970.000,00, secra detail dapat dilihat digrafik dibawah ini :

Sedangkan realisasi penyerapan DAK tambahan sebesar Rp. 12.695.866.116,00 atau sebesar 80,98% dari total PMK yaitu sebesar Rp. 15.678.330.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Secara penyaluran dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna mampu melakukan proses pencairan secara 100%, namun masih terdapat beberapa SKPD yang tidak mampu melakukan penyerapan DAK secara optimal. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan alokasi DAK setiap SKPD dibawah ini :


(Khusus DAK dan Realisasi)

Dari grafik di atas untuk Dinas Pendidikan dialokasikan dari DAK terdiri dari sub bidang SD, SMP, SMA dan SMK sedangkan realisasi sampai akhir tahun hanya sebesar 50,25%. Berdasarkan realisasi permasalahan utama di Dinas Pendidikan adalah banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga penyerapan tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari penyerapan Pendidikan SD berkisar 38,88% dari total anggaran dan 40,64% khusus alokasi DAK. Pendidikan SMP dari total anggaran penyerapan hanya sebesar 17,36% dan 18,14% penyerapan khusus DAK. Pendidikan SMA sampai dengan 31 Desember 2014 penyerapan anggaran sebesar 65,03%, sedangkan jika dipersentasekan dari penyerapan DAK berkisar 67,99%. Untuk Pendidikan SMK penyerapan anggaran sebesar 71,23% sedangkan dari porsi DAK sebesar 74,46%.

Bidang Kesehatan penyerapan DAK sebesar 73,15% dengan rincian Kesehatan Pelayanan Dasar penyerapan DAK sebesar 67,15% dan 81,20% untuk Kesehatan Pelayanan Farmasi, beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan tidak dilaksanakan sehingga penyerapan DAK tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sedangkan Kesehatan Pelayanan Rujukan penyerapan DAK mencapai 100%. Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan akhir tahun 2014 penyerapan DAK mencapai 90,15% terdiri dari DAK murni dan DAK Tambahan dan terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu DAK Tambahan Infrastruktur Irigasi dikarenakan gagal lelang, sedangkan yang lainnya adalah sisa dari lelang yang belum dioptimalkan. Penyerapan untuk Bidang Kelautan dan Perikanan mencapai 92,34% dan sisa sebesar 7,66% berasal dari sisa lelang dan kegiatan. Dinas Pertanian dan Peternakan realisasi sampai dengan akhir tahun mencapai 78,77% dan sisa sebesar 21,23% adalah dari sisa lelang dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan penyerapan secara optimal. Pada Tahun Anggaran 2014 DAK untuk Bidang Lingkungan Hidup mampu mencapai realisasi secara optimal yaitu mencapai 100%. Sedangkan penyerapan anggaran DAK Bidang Keluarga Berencana mencapai 90,25% dan sisa sebesar 9,75% adalah berasal dari sisa dari pengadaan barang dan jasa atau selisih dari anggaran dan kontrak. Penyerapan anggaran DAK Bidang Kehutanan mencapai 90,37%, sedangkan Bidang Keselamatan Transportasi Darat penyerapan DAK mencapai 100%. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan penyerapan DAK hanya mencapai 61,99%, penyerapan tidak maksimal dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan ada kegiatan yang tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan. ***