Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Transfer ke Desa Triwulan I dan Tahap I (Semester I) 2015

Pemerintah Kabupaten Natuna sejak tanggal 12 Mei s/d 30 Juni 2015 sudah melakukan penyaluran dana transfer ke Desa mencapai 95,71% atau sebanyak 67 Desa atau sebesar Rp21.336.712.200,00 dengan rincian untuk Alokasi sebesar Rp13.661322.600,00. Untuk Dana Desa yang sudah disalurkan sebesar Rp7.574.962.400,00 sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah disalurkan sebesar Rp90.216.400 dan penyaluran untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp10.210.800,00. Untuk 3 Desa penyaluran belum dapat dilakukan disebabkan persyaratan administrasi belum lengkap. Jika mengikuti ketentuan seharusnya penyaluran dana transfer ke Desa sudah dilaksanakan awal bulan April, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan karena APB Desa belum diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPMPD dan BPKAD sudah melakukan terobosan diantaranya pendampingan dalam penyusunan APB Desa dan pendampingan akan dilakukan juga pada saat Tata Usaha Keuangan Desa hingga ke Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Hal ini dianggap perlu karena keberhasilan Desa menunjukan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, BPMPD bersama dengan BPKAD sudah menghasilkan inovasi baru dalam menyukseskan pengelolaan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan hadirnya sistem komputerisasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara terintegrasi. Sistem yang digunakan memberikan kemudahan dalam penyusunan RAB, APB Desa, Pembuatan SPP, SPTJB, Kwitansi, Register Penerimaan, Register SPP, Buku Pajak, Buku Bank, Buku Pembantu Kegiatan, BKU, LRA dan sebagainya. Kemudahan dalam sistem ini sangat membantu Desa dalam menghasilkan laporan yang akuntabel. Dalam proses penganggaran ataupun pelaporan, Desa dapat menghasilkan report yang memisahkan sumber dana sehingga penyampaian laporan ke Pemerintah Kabupaten tepat waktu. Disamping itu, proses penatausahaan keuangan desa dalam sistem ini bendahara maupun pelaksana kegiatan cukup melakukan pengentrian penerimaan, penarikan tunai, pembuatan SPP yang disertai dengan potongan pajak, dan secara otomatis semua report seperti register penerimaan, register SPP, register penarikan uang, buku bank, buku pajak, BKU, buku pembantu kegiatan serta laporan realiasi bulan/triwulan/tahhunan/semester (per sumber dana/keseluruhan), keamanan data (kunci anggaran, Desa tidak dapat mengeluarkan anggaran diatas pagu) serta penyajian informasi dapat diperoleh dengan cepat, disamping it serta laporan Dana Desa yang akan di konsolidasi oleh BPKAD untuk penyampaian laporan semester ke Kementerian Keuangan cukup dengan cara meng-impor data, untuk informasi pengiriman data-data untuk perbaikan data base atau laporan dapat dilakukan dengan mengirim lewat bbm ataupun whatshapp. Inovasi ini dilakukan agar Pemerintah Desa dapat melakukan seluruh aktivitas kegiatan pembangunan di Desa dengan cepat dan tidak dihalangi oleh jarak geografis dan kondisi alam.

Keseriusan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan keuangan desa membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna menginginkan good governance dan good government. Tidak ada sesuatu itu yang sulit jika niat dan tekad mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, tidak akan ada keberhasilan apabila tidak diiringi dengan usaha untuk mencapai keberhasilan itu.  ***