Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Cara Pelaksanaan Pengeluaran Mendahului Penetapan APBDesa, Penggunaan SiLPA dan Pengeluaran Tidak Terduga di Desa

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ini merupakan implementasi untuk melaksanakan ketentuan yang diatur pada Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsif pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisifatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Pelaksanaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pelaksanaan pengeluaran di desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1). Hal ini dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor dengan dasar pelaksanaan peraturan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2).

Sebelum melakukan pengeluaran terhadap beban belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor tentu terlebih dahulu menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar dalam pelaksanaan dan berakhir dengan sendirinya ketika peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan. Untuk melakukan pengeluaran tersebut, Desa dapat menggunakan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Desa ataupun Pendapatan Lain-lain sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan c ataupun dari penerimaan pembiayaan SiLPA sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a. Penggunaan SiLPA dapat mempedomani ketentuan pada ayat (5) yakni huruf a yaitu menutup defisit jika pendapatan lebih kecil dari belanja. Penggunaan SiLPA juga untuk mendanai kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan atau SiLPA untuk mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan artinya pekerjaan sudah dilaksanakan namum pembayaran terhadapap beban tersebut belum diselesaikan 100%. SiLPA yang digunakan diatas dikecualikan untuk Dana Desa dikarenakan peruntukannya sudah diatur dengan jelas sehingga untuk pembayaran belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor tidak dibenarkan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa karena sesuai ketentuan pada Pasal 36 ayat (2) menyatakan “sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) adalah Dana Desa yang diterima merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya”. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaannya”. Sedangkan pada ayat (4) memberi penjelasan bahwa jika rancangan APBDesa tersebut telah ditetapkan maka sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa dan memberitahu kepada BPD serta selanjutnya ditampung dalam perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

Jika kita memperhatikan Pasal 36, Sisa Dana Desa akan diakumulasi setiap tahunnya dan menjadi kewajiban desa untuk menganggarkan kembali karena evaluasi dari Kementerian Keuangan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) huruf b dan Pasal 34 ayat (1) adalah realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memberikan perlakuan yang khusus yaitu cukup memberitahu kepada BPD dan dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus benar-benar memperhitungkan serta mencatat SiLPA Dana Desa agar tidak terjadi selisih dengan laporan konsolidasi yang disampaikan.

Pada kesempatan ini, akan dijelaskan mengenai penggunaan Pengeluaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan kelompok belanja dalam struktur APBDesa. Pengeluaran Tidak Terduga hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan penggunaan Pengeluaran Tidak Terduga hanya digunakan untuk keadaan darurat dan Keadaan Luar Biasa (KLB) yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak dan dipertegas pada ayat (5). Hal ini untuk mengingatkan desa agar tidak salah dalam menggunakan kelompok belanja dalam struktur APBDesa. ***