Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Natuna Dalam Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Govermance) Bagian Pertama

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring pemerintah daerah. Ketentuan mengenai SIKD telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sesuai dengan Pasal 11 “Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 sebagai berikut :

  • Membantu Kepala Daerah dalam menyusun APBD dan laporan pengelolaan keuangan;
  • Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
  • Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
  • Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
  • Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan
  • Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara Nasional.

Pentingnya SIKD diamanatkan juga dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 sampai dengan 395. Disamping itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan SIKD terbagi 2 (dua) yaitu SIKD Nasional dan SIKD Daerah. Pengembangan SIKD meliputi proses analisis kebutuhan, proses perancangan, proses pengembangan, proses pengujian, proses implementasi, dan proses pemeliharaan atau tinjauan pasca impelemtasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (6). Sedangkan di ayat (7) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD Daerah yang selanjutnya diatur oleh Kepala Daerah.

Penyelenggaraan SIKD Nasional maupun SIKD Daerah harus menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia ini telah melaksanakan SIKD ?. Jawabannya tentu sudah keseluruhan menyelenggarakan SIKD di daerah masing-masing. Namun apakah sudah terintegrasi atau tidak, ini yang harus dikaji. Jika kita memahami arti dari pengelolaan keuangan daerah tentu proses SIKD merupakan satu kesatuan yang utuh dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan SIKD selama ini masih belum dilaksanakan secara keseluruhan, contohnya dari tahap perencanaan ke penganggaran sering kali dalam hasil evaluasi RAPBD ditemukan tidak adanya konsistensi dari proses RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, RAPBD sampai dengan ditetapkannya APBD. Ini menunjukkan tidak terintegrasinya perencanaan (e-planning) dengan penganggaran (e-budgeting) yang merupakan bagian dari SIKD. Tentu ini menjadi hal yang bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Pasal 36 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa program dan kegiatan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu”. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran terpadu akan memberikan manfaat kepada Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan lebih terarah, efisien, efektif dan mudah untuk melakukan evaluasi kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 : 3). Sedangkan anggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu (Abdul Halim dan Muhammad Iqbal : 161). Anggaran dapat juga dikatakan interpretasi dari rencana operasional yang dituangkan dari rencana strategik organisasi. Pengendalian anggaran harus dimulai dari tahapan perencanaan yang di dalamnya sudah memuat tujuan dasar dan sasaran, untuk kemudian diformulasikan dalam dokumen APBD. Produk APBD merupakan hasil dari proses penyusunan anggaran, secara fungsional APBD merupakan instrumen pemenuhan tanggung jawab pemerintah (daerah) sebagai kontrak politik antara pemerintah (daerah) dengan rakyatnya yang selalu ingin melindungi hak-hak atau kebutuhan warganya (Marselina Djayasinga : 2). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perencanaaan dan penganggaran memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan. Jika tidak ada konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran, maka pelaksanaan atas suatu program dan kegiatan sering kali berpotensi menimbulkan masalah, baik pada proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, maupun pengawasan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tidak maksimalnya kinerja dari pemerintah, serta akan menimbulkan kesan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak tepat sasaran. Dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan seyogyanya harus mencerminkan Anggaran Berbasis Kinerja. Akan tetapi pada kenyataannya, meskipun paradigma baru ini menitikberatkan pada kinerja, selalu saja produk hukum tentang APBD yang dihasilkan masih berorientasi kepada proyek. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertangungjawaban dan pengawasan seperti dokumen RPJMD-Renstra SKPD, RKPD-Renja SKPD,  KUA, PPAS, RKA-SKPD/PPKD, RAPBD, APBD, DPA-SKPD/PPKD, LRA, Laporan Keuangan dan LAKIP antara satu dengan yang lainnya terdapat gap yang jauh, sehingga membuat Anggaran Berbasis Kinerja hanya slogan semata.

Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan (e-planning) juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) “penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD berbasis pada e-planning. Oleh karena itu, perlu dipahami bersama bahwa SIKD bukan hanya dari sisi pelaksanaan dan pelaporan saja, namun meliputi keseluruhan dari pengelolaan keuangan daerah secara utuh. Jika SIKD dapat dilaksanakan secara satu kesatuan yang utuh, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif dan transparan dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan SIKD Daerah hendaknya diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing sebagai user-nya hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah lebih mandiri dan tidak tergantung dengan pihak ketiga ataupun pihak lain. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan inovasi penyelenggaran SIKD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 386 ayat (1) “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dibangun hendaknya mengacu pada prinsif untuk peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan serta dapat dipertangungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387. Penyelenggaraan SIKD secara komprehensif mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaanya ditandai dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik, bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan mekanisme pasar yang efisien, menghindari salah alokasi, mencegah praktik KKN, baik secara politik maupun administratif (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah – 2009 : 3). Dengan kata lain, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi baik dan bersih adalah dengan melakukan perbaikan manajem melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat diwujudkan. Untuk selanjutnya akan dibahas satu persatu SIKD Kabupaten Natuna dalam mendukung good governance dan clean govermance….to be continue…