Mengenal Lebih Jauh Deposito Pemerintah Daerah

Penempatan dana APBD dalam bentuk deposito dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah bukanlah sebuah persoalan, asalkan tidak menjadi tujuan dan ditarget. Hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) “uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah”. Sedangkan bunga hasil deposito harus dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah pada Jenis “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”, ini dipertegas pada ayat (2) “Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah” dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (2) huruf d dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 73 ayat (2) “Pendapatan Bunga atas deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 328 ayat (1) “Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik”.

Pengelolaan Uang Negara/Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada Pasal 37 ayat (1) “Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku”, ayat (2) “Penempatan Uang pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan”, dan ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan uang daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa deposito dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

  1. Uang Pemerintah Daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
  2. Penempatan Uang dilakukan pada Bank Sentral/Bank Umum;
  3. Penempatan uang dapat dilakukan dalam hal terjadi kelebihan kas dengan memperhatikan arus kas masuk dan arus kas keluar. Dalam penempatan deposito, peran paling penting diemban oleh BUD dan Kuasa BUD. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (2) BUD memiliki wewenang : huruf c“melakukan pengendalian pelaksanaan APBD”. Sedangkan Kuasa BUD diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Kuasa BUD mempunyai tugas : pada huruf h “melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah”. Oleh karena itu, dalam hal pengendalian pelaksanaan APBD, BUD harus menyusunan arus kas pemerintah daerah guna mengatur ketersedian dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan rencana pengeluaran. Perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar sangat diperlukan agar tidak menggangu pelaksanaan APBD. Penempatan deposito tidak diperkenankan apabila kegiatan-kegiatan APBD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tidak dilaksanakan sehingga pelayanan publik menjadi terganggu.
  4. BUD dapat melakukan penarikan uang sebagian atau seluruhnya jika sewaktu-waktu diperlukan yang dituangkan dalam perjanjian penempatan deposito. Dalam perjanjian deposito harus memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang diatur dengan detail.

Dana yang disimpan dalam deposito adalah dana yang memang diperkirakan tidak digunakan dalam waktu tertentu. Harusnya dilakukan pembuktian jika dana yang didepositokan itu adalah berasal dari perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang belum digunakan. ILUSTRASI :

ARUS KAS MASUK                                                                                                    Rp. 200.000.000.000,-

ARUS KAS KELUAR                                                                                                   RP. 100.000.000.000,-

IDLE (dana yang belum digunakan)                                                                           Rp. 100.000.000.000,-

Dalam perhitungan tersebut terdapat dana idle sebesar Rp.100.000.000.000,- seharusnya BUD dan Kuasa BUD membuat telaah staf kepada Kepala Daerah dengan mempertimbangkan saldo minuman di RKUD dengan estimasi Rp.50.000.000.000,-. Saldo minumun di RKUD bertujuan pengendalian APBD jika terdapat kebutuhan yang mendesak diluar prediksi arus kas keluar yang telah disusun oleh SKPD  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 125 ayat (1) “Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun anggaran kas SKPD” dan dikompilasi oleh PPKD sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) “PPKD selaku BUD menyusunan anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan rencan penarikan dan yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan” dan ayat (2) “Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode”.. Sehingga secara perhitungan yang dapat dilakukan deposito adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- dengan memberikan perhitungan bunga untuk jasa giro dan bunga deposito dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BUD dan Kuasa BUD juga harus membuat surat penawaran ke Bank Umum agar persaingan bunga lebih kompetitif sehingga penempatan deposito benar-benar memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permainan dengan pihak bank, karena dengan memberikan penawaran kepada bank mengenai bunga deposito atau beban kontribusi tentu akan menjamin transparan didalam pengelolaan keuangan daerah. Pemberian Bunga harus dicatat dalam pendapatan asli daerah serta pemberian dalam bentuk barang harus dicatat dalam aset Pemerintah Daerah.

Penempatan Deposito juga memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah adalah Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan serta Posisi Kas Bulan dan data tersebut oleh Kementerian Keuangan diambil dari informasi Bank Indonesia mengenai dana Pemerintah Daerah di Bank. Jika Pemerintah Daerah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maka sanksinya Pemerintah Daerah akan ditunda DBH dan/atau DAU dalam bentuk non tunai. ***