Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017
This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Cara Pelaksanaan Pengeluaran Mendahului Penetapan APBDesa, Penggunaan SiLPA dan Pengeluaran Tidak Terduga di Desa

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ini merupakan implementasi untuk melaksanakan ketentuan yang diatur pada Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengenal Lebih Jauh Deposito Pemerintah Daerah

Penempatan dana APBD dalam bentuk deposito dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah bukanlah sebuah persoalan, asalkan tidak menjadi tujuan dan ditarget. Hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) “uang milik

Mengenal Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapisitas fiskal(fiscal capacity) akan menimbulkan kesenjangan fiskal  (fiscal gap).  Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara

Mengenal Alokasi Dana Desa, Dana Desa Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ke Desa

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan

Mengenal Mekanisme Penyusunan Anggaran

Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas