Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke-Desa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 segera menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2016 dan Laporan Dana Desa tahap II TA. 2016 paling lambat tanggal 20 Februari 2017 yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa TA. 2017

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Oleh karena itu, Aparatur Pemerintah di Desa harus memahami regulasi tentang Keuangan Desa diantaranya :

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tentang Desa;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberkan dari APBN;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberkan dari APBN;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tentang Desa;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberkan dari APBN;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  • Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan;
  • Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan;
  • Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Transfer ke Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Transfer ke Desa;
  • Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Transfer ke Desa;